oleh

Pemerintah Jangan Paksakan New Normal di Pesantren Jika Tidak Siap

JAKARTA, TEROPONG BARAT – Pada hari ini Jum’at, 29 Mei 2020, Rabithah Ma’ahid Islamiyah Pengurus Besar  Nahdlatul Ulama (RMI-PBNU) atau Asosiasi Pesantren Indonesia mengeluarkan release terkait rencana pemerintah untuk melakukan New Normal pada situasi Pandemi Covid-19. Release ini di keluarkan hasil dari Rakor RMI PBNU dan RMI PWNU Se-Indonesia melalui Dialog Virtual.Dari hasil Rakor tersebut maka RMI memandang  bahwa :

1. Jumlah dan Pertumbuhan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 masih tinggi  dan mengkhawatirkan.  Persebarannya juga makin meluas. Sementara prasyarat untuk mencegah penularan Covid-19, terutama jaga jarak
(social/physical distancing), semakin sulit diwujudkan.

2. Keadaan demikian seharusnya membuat pemerintah tetap waspada dan memastikan aturan seperti PSBB dapat berjalan secara efektif. Namun, justru yang dirasakan adalah pelonggaran terhadap PSBB dan pemerintah akan segera melaksanakan New Normal (Kelaziman Baru). Hal ini sangat beresiko bagi makin luas dan besarnya persebaran Covid-19 termasuk dalam lembaga Pendidikan.

3. Terhadap Pesantren, pemerintah belum memiliki perhatian dan kebijakan khusus untuk menangani Covid-19. Namun, tiba-tiba pemerintah mendorong agak terlaksana New Normal dalam kehidupan pesantren. Hal
demikian tentu saja mengkhawatirkan. Alih-alih untuk menyelematkan pesantren dari Covid-19, pesantren yang berbasis komunitas dan cenderung komunal justru dapat menjadi klaster baru pandemi Covid-19. Sesuatu
yang sepatutnya dihindari.

Untuk itu RMI-PBNU menyatakan bahwa pelaksanaan new normal di pesantren tidak dapat dilakukan jika tidak ada dukungan pemerintah untuk tiga hal berikut :

1. Kebijakan pemerintah yang kongkrit dan berpihak sebagai wujud keseriusan pemerintah dalam menjaga pesantren dari resiko penyebaran virus covid 19.

2. Dukungan fasilitas kesehatan untuk pemenuhan pelaksanaan protokol kesehatan, seperti rapid test, hand sanitizer, akses pengobatan dan tenaga ahli kesehatan.

3. Dukungan sarana dan fasilitas pendidikan meliputi fasilitas pembelajaran online bagi santri yang belum bisa kembali ke pesantren dan biaya pendidikan ( Syahriyah/SPP dan Kitab ) bagi santri yang terdampak secara
ekonomi.

Apabila tidak ada kebijakan nyata untuk 3 (tiga) hal diatas maka RMI-PBNU menyarankan pesantren  memperpanjang masa belajar di rumah. RMI-PBNU juga menghimbau agar setiap keputusan yang diambil terkait
dengan nasib pesantren harus melibatkan kalangan pesantren.

Release ini di keluarkan resmi oleh RMI PBNU yang di tanda tangani oleh Ketuanya ( H. Abdul Ghofarozzin ) dan Sekretaris ( Habib Sholeh )

(Teropong Barat, AYI)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed