Subulussalam, teropongbarat.co.23/10/2023. Menyedihkan Lembaga keistimewaan Aceh yang termasuk didalamnya Mukim bernaung pada Majelis Adat Aceh Sekota Subulussalam menyampaikan keluhannya bahwa Honorarium Pemuka Masyarakat yang disebut Kepala Kemukiman tersebut menceritakan tidak dibayarkan Pemerintah Kota Subulussalam atas seluruh honor-honor yang harusnya sudah diterima para Mukim SeKota Subulussalam. Padahal sejumlah kegiatan kemukiman dalam menjalankan tupoksinya pada masyarakat adat kemukiman sudah dijalankan dengan baik, yaitu mengayomi, memfasilitasi dan menjaga kearifan lokal daerah Kota Subulussalam untuk selalu lebih baik dan berdaya guna.
HONOR PARA KEPALA MUKIM DIDUGA TAHAN OLEH (BUD) KOTA SUBULUSSALAM
Honor para mukim sampai hari ini belum di proses oleh BPKAD(Badan Pengelola keuangan Daerah kota Subulussalam sampai saat ini 23/10/2023. Jelas Tamrin Bharat Kepala Kemukiman Binanga Kecamatan Rundeng.
“Sangat di sayangakan cara pemerintah kota Subulussalam dalam menindaklanjuti Pembayaran HONOR bagi para Kepala Mukim yang sampai saat ini belum di proses oleh BPKAD kota Subulussalam.”
Menurut Badan Kerjasama Mukim Sekota Subulussalam Tamrin Bharat ” Padahal pengajuan HONOR kami tersebut sudah sebulan yang lalu di masukkan ke BPKAD. Kami telah bersabar seiring berjalannya waktu. kami juga selalu sabar menanti kapan berkas kami di proses BKPAD, dan kami juga slalu berkomunikasi dengan pihak BPKAD apa kendalanya pengajuan honor kami, tidak di proses. Dari jawaban yang kami dapat sampai hari ini, baik dari Bapak Walikota, atau Pak KABAN, mengatakan bahwa sedang lagi di PROSES, yang kami herankan, masak memproses honor saja, waktu yang di butuhkan sampai berbulan bulan.”
Hampir setiap hari Kami menghubungi pihak BPKAD bagian BUD Yaitu KASSEA. Baik melalui via telpon atau watshaf. Namun beliau tidak pernah mau membalasnya, dan kami juga mendatangi ruangan beliau, (BUD) KASEA. Menurut keterangan anggotanya beliau tidak pernah masuk lagi ke kantor.
Tamrin Bharat Kepala Mukim Binanga menjelaskan dengan melalui media ini nanti, semoga pemerintah kota Subulussalam bisa mendengarkan keluhan kami para Mukim, kami juga mempunyai tanggung jawab dimasyarakat, undangan sudah bertumpuk di rumah kami masing masing. Dan kalau memang KAS daerah lagi kosong, tolong berikan kami penjelasan, jangan setiap kali kami tanya jawabannya lagi PROSES dan apa KENDALA.
“Tolong lah Pak Wali, di akhir jabatan Bapak ini, berikan masyarakat itu kenyaman, berikan HAK mereka, karena honor para Mukim atau honor perangkat desa tidak lah seberapa besar dibandingkan uang proyek yang sudah di bayarkan.” Demikian keluhan dan harapan Ketua BKAM (Badan Kerjasama Antar Mukim) Kita Subulussalam Tamrin barat.//Tim.**