Banda Aceh – Diduga saat ini Pj Gubernur Aceh sangat bergantung dengan bisikan Toserba dalam mengambil keputusan-keputusan strategis di dalam menjalankan pemerintahannya.
Toserba ini tentu saja bukan nama asli, tapi diambil dari istilah toko serba ada yang tentunya toko tersebut harus menyediakan berbagai macam produk. Perumpamaan nama itu disematkan untuk mewakili nama salah satu pejabat eselon IIB di lingkungan yang dikhabarkan menjadi pembisik Gubernur Aceh dengan mengurus berbagai bidang yang kompleks. Jika dulu sempat beredar kendali pemerintahan Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki dikendalikan oleh sosok Steven (bukan nama asli) kalangan sipil, namun peran itu kini telah digantikan oleh salah satu pejabat di tubuh Pemerintahan Aceh itu sendiri yang menjadi pembisik utama untuk hampir semua kebijakan sang majikan.
Walau ibarat kentut, tak bisa dilihat wujudnya, namun tercium juga aromanya. Pergerakan dominasi Toserba di Pemerintahan Ahmad Marzuki semakin hari semakin semerbak hingga meresahkan banyak pihak, sebagai pejabat yang tak terlalu tinggi Toserba kendali yang sangat besar melebihi batas kewenangan dan kapasitasnya, bahkan ikut mengatur mulai dari urusan pergantian pejabat, proyek, hingga menjadi penentu di berbagai kebijakan orang nomor satu si Aceh itu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut narasumber terpercaya yang dijumpai tim media ini, Rabu 6 Maret 2024 malam menceritakan, Toserba ini merasa selama ini banyak membantu Steven melalui sahabat dekatnya Dunki (nama samaran yang diambil dari istilah dari salah satu judul film india yang berarti “jalan keledai”, atau dapat dikatakan sebagai jalan imigran gelap untuk memasuki suatu negara) yang merupakan seorang TA di DPRA. Dunki mengaku sudah sangat banyak meminjamkan uang kepada Steven dan tidak mungkin Steven akan mampu membayarnya.
“Dunki inilah yang memainkan peran di legeslatif dan Toserba di eksekutif, mereka mengatur strategi untuk kepentingan pribadi mereka,” kata sumber media ini sembari meminta agar identitasnya dirahasiakan.
Dia melanjutkan, menurutnya Toserba sebenarnya adalah tipikal pejabat yang tidak bisa bekerja dan hanya sebatasmenjadi penjilat, bahkan dia bersedia menemani bosnya 24 jam hanya demi ambisi pribadinya terpenuhi. “Kita tidak masalah ada pejabat yang memiliki kedekatan dengan Pj Gubernur sebagai pimpinannya, yang menjadi masalah keberadaan si Toserba ini sudah “over dosis”, bahkan dia mengatur hampir berbagai aspek yang tak lagi wajar, sehingga persoalan di Pemerintah Aceh saat ini semakin “rumit”dan sangat merugikan Aceh, apalagi selama ini Toserba hanya memikirkan kepentingannya sendiri,”tambahnya.
Kata sumber tersebut, selama ini yang membuat komunikasi Pj gubernur dengan para SKPA terganggu, karena selama ini komunikasi harus melalui Toserba. “Jadi kepala-kepala Dinas atau instansi lainnya di Pemerintah Aceh tidak bisa melaporkan langsung kepada Pj Gubernur sebagai atasannya, berjumpa saja dibatasi, semua harus melalui Toserba, sehingga jalannya Pemerintahan terganggu akhibat misi komunikasi di tubuh Pemerintah Aceh sendiri,”katanya.
Untuk memuluskan niat bulusnya, bahkan Toserba sudah mengatur skenario agar mampu mengendalikan sumber pundi-pundi. Skenario itu sudah berjalan mulus lantaran Pj Gubernur Achmad Marzuki tak berkenan melantik Kadis Pengelola Keuangan Aceh walaupun sudah ada hasil pejabat yang lewat hasil seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) untuk SKPA tersebut.
Menurut sumber tersebut, Toserba pula yang mengatur agar pejabat beinisial S mulus naik jadi kepala keuangan. “Toserba ini yang membuat ketua DPRA marah karena ketua DPRA maunya si Reza yang menjadi kadis keuangan karena sesuai kualifikasi JPT, sedangkan Toserba memasukan nama lainnya berinisial S dengan dalih alasan keinginan gubernur. Apakah itu benar keinginan Gubernur atau sebatas keinginan Toserba untuk memuluskan nafsu dan hasrat buasnya mengendalikan semua aspek “basah”, kita juga tidak tahu,” bebernya.
Narasumber ini juga membongkar tentang adanya skenario Toserba yang berencana memindahkan dari Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Setda Aceh sehingga dirinya bisa mengendalikan dan mengatur proyek secara lebih leluasa. Bahkan Toserba juga ikut mau mengatur proyek, salah satunya paket jalan di wilayah barat selatan senilai Rp 20 M lebih,” bebernya lagi.
Hanya sebatas itu? Tunggu dulu. Masih kata sumber tersebut, akal bulus Toserba dengan spesialisnya menjilat Bos Toserba juga kini bermain menggantikan pejabat di Pemerintah Aceh yang dapat menguntungkannya dalam hal mengatur proyek. “Salah satunya, akan diurus untuk diganti itu khabarnya Kabid Pembangunan. Khabarnya nanti akan diganti dengan calon yang sudah berkomunikasi dengan si Toserba, kita tunggu saja,” sebutnya.
Tentunya dalam kondisi Aceh yang semakin tragis dimana APBA tak kunjung disahkan, dan ekonomi rakyat semakin galau, kehadiran sosok Toserba dengan segudang ambisi pribadi ini akan berimbas buruk terhadap jalannya Pemerintahan.
Sementara itu, ketika disinggung persoalan surat Mendagri yang memberikan keleluasaan kepada Pj Gubernur untuk menetapkan APBA melalui Pergub apabila tidak ada persetujuan pimpinan DPRA, sumber tersebut mengaku tidak yakin. “Jadi begini, kalau Pj Gubernur memang ingin gaji tenaga kontrak hingga pembangunan Aceh berjalan lancar, seharusnya sejak awal sudah ada sikap tegas. Namun, kehadiran Toserba disini juga mempengaruhi Pj Gubernur untuk berada di zona abu-abu. Dalam posisi ini memang ibarat buah semalakama dan membuat Pj Gubernur dilema, disatu sisi jika disahkan APBA melalui Pergub maka APBA 2024 akan dikembalikan ke struktur anggaran tahun sebelumnya, sehingga PON Aceh 2024 dipastikan akan gagal tanpa adanya sokongan anggaran. Sehingga, Pj Gubernur Aceh akan dipermalukan di mata provinsi lain maupun pemerintah pusat, dan hal ini sudah diintai sejak lama oleh Sekda dan para kroninya untuk mendongkel Achmad Marzuki. Di sisi lain, jika ingin disahkan melalui Qanun maka mau tak mau Achmad Marzuki harus bersedia mengakomodir permintaan tambahan pokir DPR Aceh yang sudah tak masuk akal dengan kondisi anggaran Aceh saat ini. Dalam persoalan inipun, Toserba memainkan peran untuk memasukkan kepentingan pribadinya sehingga membuat persoalan semakin runyam dan lagi-lagi masyarakat yang dirugikan,”paparnya.
Pj Gubernur Achmad Marzuki sebagai mantan perwira tinggi di tubuh TNI dengan jiwa patriotisme seyogyanya harus lebih selektif dan tidak mempercayai semua urusan penting pada bisikan sang penjilat yang dapat membuat kepemimpinannya jatuh ke jurang kehancuran. Namun, alangkah lebih idealnya Achmad Marzuki lebih bijak dalam mengambil keputusan dan mendengarkan pihak yang benar-benar mampu dan memahami persoalan bukan oknum yang hanya ingin mengendalikan Achmad Marzuki untuk nafsu pribadi dan koleganya. (DL)
