Subussalam | Amigo, SH menyampaikan “mari jaga kerukunan, Pilkada Kota Subulussalam damai. Istilah orang Aceh menurut UUPA orang Aceh” adalah sesuai dengan penjelasan bunyi Pasal 211 Undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintah Aceh, disebutkan bahwa orang Aceh adalah setiap individu yang lahir di Aceh atau memiliki garis keturunan Aceh dan mengaku sebagai orang Aceh. Kemudian lebih lanjut pada Pasal 212 ayat (1) menjelaskan bahwa penduduk Aceh adalah setiap orang yang bertempat tinggal secara menetap di Aceh tanpa membedakan suku, ras, agama dan keturunan.
Menetap di Aceh dengan dibuktikan dengan identitas diri berupa KTP.
Lebih lanjut dijelaskannya, KIP Kota Subulussalam terkait frase orang Aceh sudah memiliki pedoman dari KIP Aceh melalui surat KIP Aceh, Nomor: 3836/PL.03.2-SD/11/Prov/XII/2017, perihal: penjelasan syarat calon yang ditandatangani Ketua KIP Aceh, Ridwan Hadi, tertanggal 8 Desember 2017 dengan tembusan disampaikan kepada Ketua KPU RI,.tak perlu dipersoalkan lagi sebenarnya ini.
Menurut Amigo Polemik Persyaratan Ini telah selesai dan terjawab pada saat di keluarkan Surat Keputusan KIP Aceh tahun 2017 untuk penyelenggaran Pemilihan Walikota/Wakil Walikita Tahun 2019 – 2024.
Amigo berharap kepada KIP Kota Subulussalam Untuk lebih profesional dan objektif dalam mengambil keputusan.
Nah..Bila ada pihak merasa keberatan atas keputusan yang diambil KIP Kita Subulussalam, ada ranah hukum bisa ditempuh. Mari kita jalankan Pilkada Kota Subulussalam damai tanpa harus gontok gontokan tanpa berbau SARA. (**).