Ketua DPRK Masa jabatan Walikota Subulussalam : Kita Tetap Taat Aturan, Ada Mekanisme Yang Sah Pengusulan itu tidak harus Melalui Paripurna
Subulussalam, teropongbarat co. 24/11/2023. Terkait banyaknya Spikulasi dan komentar Sejumlah Aktivis dan para oposisi serta para pengamat politik Kota Subulussalam terhadap Surat Kemendagri Nomor 100.2.1.3/6047/SJ perihal Usulan Nama Calon Penjabat Walikota Subulussalam yang menuding Ketua DPRK Subulussalam seolah-olah enggan mengakui keputusan Mendagri bahkan menganggap ketua DPRK tidak mampu mencerna Surat Mendagri serta tidak patuh Undang Undang, bahkan menuding Ade Fadly Bintang Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Subulussalam berbohong, dan melakukan pembohongan publik, seakan-akan ketua DPRK tidak tau apa apa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Padahal setelah dilakukan kompirmasi kepada Ade Fadly Pranata Bintang Ketua DPRK yang Sah secara defakto dan dejure tersebut menurutnya ” baik jadi surat Mendagri kita baru terima 22 November, sementara tanggal surat 9 November, kita belum ada pembahasan di DPRK. Kita akan melakukan pengusulan, proses pengusulan terhadap penjabat sementara yang akan melanjutkan masa akhir jabatan Walikota Subulussalam, walau secara SK sebenarnya sampai tahun 2024, tapi karena surat dari Mendagri berakhir tanggal 31 Desember 2023.
“Kita akan melakukan proses pengusulan, penjabat Walikota Subulussalam, sembari kita juga menunggu proses dari Mahkamah Konstitusi terkait gugatan masa akhir jabatan Bupati/Walikota/Gubernur yang dilantik 2019.”
Masih Ade Fadly ” Kita melakukan pengusulan itu secara prosedur, jangan sampai nanti terjadi pengusulan atau melakukan pengulangan pengusulan karena sesuatu, karena menyangkut sama sama produk hukum yang sah. Intinya kita akan melakukan sesuai dengan prosedur, Kita harapkan Penjabat Walikota Subulussalam yang mampu meneruskan, membenahi pembangunan Kota Subulussalam dari yang sudah ada dan meneruskan pembangunan kota Subulussalam nantinya” jelas Ade Fadly Pranata Bintang Ketua DPRK Subulussalam yang dikenal dekat dengan Kaum Milenial Kota Subulussalam tersebut.
Saat dipertanyakan terkait Pengusulan Penjabat Walikota Subulussalam apakah Pengusulan Penjabat Walikota Subulussalan harus melalui Rapat Paripurna?
Menurut Ketua DPRK Subulussalam Pengusulan Penjabat Walikota Subulussalam nantinya tidaklah harus melalui Rapat Paripurna seperti Rapat rapat pengesahan APBK atau PAPBK, tetapi tetap melalui mekanisme yang sah. Tidak ada mekanisme yang terikat” ujarnya.///Antoni Tinendung**
