Kakanwil Kemenkumham Aceh: Pentingnya Pembagian Tugas “Sesuai Aturan” Dalam Menangani Rohingya

Banda Aceh – Penolakan masyarakat Aceh Selatan, khususnya di Labuhan Haji, terhadap kehadiran pengungsi Rohingya bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kekhawatiran terkait dampak sosial, ekonomi, dan budaya. Selain itu, mungkin juga ada ketakutan akan beban tambahan terhadap sumber daya lokal.

Situasi tersebut tentunya menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Penurunan pengungsi Rohingya ke darat bisa memicu berbagai masalah, termasuk potensi konflik sosial dan ketidakpastian dalam penanganan pengungsi. Masyarakat mungkin merasa tidak ada jaminan mengenai bagaimana pengungsi tersebut akan diintegrasikan atau mendapatkan bantuan.

Penting bagi pemerintah dan organisasi terkait untuk segera mengambil langkah-langkah yang jelas, seperti melakukan koordinasi untuk memastikan keamanan, kesehatan, dan kebutuhan dasar para pengungsi, serta memberikan informasi yang transparan kepada masyarakat lokal. Dialog antara semua pihak juga sangat penting untuk mengurangi ketegangan dan menemukan solusi yang manusiawi bagi pengungsi serta melindungi kepentingan masyarakat setempat.

Tentu saja, membiarkan pengungsi di tengah laut dapat mengakibatkan konsekuensi yang sangat serius. Mereka berisiko mengalami masalah kesehatan yang parah, kekurangan makanan, dan kurangnya akses ke perawatan medis. Ini bisa menyebabkan banyak korban jiwa, yang jelas tidak dapat diterima secara kemanusiaan.

Penting bagi pihak berwenang dan organisasi kemanusiaan untuk segera memberikan bantuan dan mencari solusi untuk membawa pengungsi tersebut ke tempat yang aman. Tindakan cepat dan kolaboratif sangat diperlukan untuk mencegah tragedi lebih lanjut dan memastikan bahwa mereka mendapatkan perlindungan yang mereka butuhkan.

Menurut Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Provinsi Aceh, Meurah Budiman S.H., M.H pihak UNHCR baru hari ini tanggal 23 Oktober berkoordinasi dengan dirinya. Koordinasi yang terlambat mungkin menimbulkan kekhawatiran di masyarakat, terutama jika mereka merasa tidak ada pihak yang bertanggung jawab atas nasib para pengungsi Rohingya tersebut.

Kepala Kemenkumham Aceh menegaskan pentingnya pembagian tanggung jawab dalam penanganan pengungsi. Jika pengungsi masih berada di tengah laut, itu memang menjadi wewenang pemerintah daerah untuk mengambil tindakan, terutama dalam hal keselamatan dan keamanan.

Kemenkumham memiliki peran vital dalam mendata dan memverifikasi pengungsi yang sudah berada di darat, tetapi penanganan awal yang cepat sangat penting untuk mencegah risiko lebih lanjut bagi pengungsi dan masyarakat, sambung Meurah Budiman.

Koordinasi antara pemerintah daerah, Kemenkumham, dan organisasi internasional seperti UNHCR sangat diperlukan untuk memastikan penanganan yang efektif dan manusiawi. Semoga situasi ini segera mendapatkan perhatian yang layak agar tidak ada korban jiwa dan semua pihak dapat menemukan solusi yang tepat.

Koordinasi yang dilakukan Kemenkumham Aceh dengan pejabat daerah seperti Pj. Walikota Lhokseumawe dan Kepala Kantor Imigrasi Lhokseumawe adalah langkah positif untuk menangani situasi pengungsi Rohingya. Kolaborasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa pemindahan pengungsi dilakukan dengan aman dan terencana, serta memenuhi kebutuhan dasar mereka.